Kebijakan otonomi daerah merupakan pengalihan tugas dan wewenang dari pusat kepada daerah. Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensinya, mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan kehendak dan aspirasi rakyatnya.

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta wakilnya dan perangkat otonomi daerah sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislative. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, kepala daerah kabupaten disebut Bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota.

Dalam pasal 2 ayat 3 UU no 32, pemerintahan daerah adalah : pemerintahan  daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota beserta DPRD kabupaten/kota.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki azas-azas yang dianut, antara lain :

READ MORE >>>Pengertian dan Azas Pemerintahan Daerah

 Hakikat otonomi daerah adalah  hak dan kewajiban daerah mengatur daerahnya sendiri hsl ini berarti pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat. Tapi, sering terjadi rakyat tidak ikut aktif dalam perumusan kebijakan. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

1.       Kurangnya pemahaman tentang hakikat ekonomi daerah, baik dari pejabat pemerintah maupun masyarakat.

2.      Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah merasa paling berwenang dalam penyusunan kebijakan tanpa merasa perlu adanya masukan dari masyarakat. Masyarakat pula bersikap acuh tak acuh dalam pelaksanaan kebijakan.

3.      Kurang sosialisasi atau penyebarluasan, baik saat proses penyusunan maupun saat akan di terapkan suatu kebijakan public.

4.     Kebijakan public yang di susun tidak berpangkal pada kebutuhan masyarakat,

5.     Masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut sehingga mereka bersikap positif   

READ MORE >>>Akibat Jika Masyarakat Tidak Mendukung Kebijakan Publik